Buka Workshop Kerja Sama Selatan-Selatan, Karo Hukerma : Ini Langkah Yang Tepat

WONOSOBO - Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM Hantor Situmorang membuka Workshop Kerja Sama Internasional bertajuk "Potensi Peran Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Kerja Sama Selatan-Selatan Yang Berkelanjutan Dan Inklusif", Kamis (24/08) secara virtual disela-sela kunjungan kerjanya di Kanim Wonosobo sebagai Plt. Kakanwil Jateng.

Hantor mengatakan Kemenkumham telah mengesahkan berbagai kebijakan salah satunya adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki 2 (dua) fungsi utama yakni mendukung pencapaian kepentingan nasional dan menjaga kemaslahatan dunia internasional.

Baca juga: Dekatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Wamenkumham Buka Publik Expo Kemenkumham Jateng

Dalam mendukung kedua fungsi tersebut, ia menilai Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah langkah yang tepat.

"KSS sebagai sarana implementasi yang akan tepat menyasar common development challenges dari sebagian besar negara berkembang, " katanya.

Baca juga: Babinsa Tetebatu Selatan dan Warga Gotong Royong Bersihkan Badan Jalan

"Indonesia telah lama menjadi pendukung kuat dan pelaku kerja sama teknis di antara negara-negara berkembang di mana Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama menjadi komponen yang fundamental, " imbuhnya.

KSS ini sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi global yang setara dan berkeadilan, yang mana sejalan dengan agenda pembangunan global (Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs)).

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

"Kemenkumham menyambut baik adanya peluang KSS, untuk menjembatani kepentingan Indonesia dimata global, dan meningkatkan perannya dalam KSS sebagai new emerging donors, "

"Yang dapat melaksanakan peran ganda, sebagai penerima dan sekaligus sebagai pemberi bantuan, " ujar Hantor.

Baca juga: Dengan E-Media Hubungan DPR dan Masyarakat Semakin Dekat

Terakhir, sebagai Kementerian yang memiliki tugas di lingkup Hukum dan HAM, Hantor mengatakan workshop ini digelar sebagai upaya untuk membuat skema kerja sama ini lebih dikenal secara luas.

Sehingga jajaran di Kemenkumham dapat mengetahui desain dan pelaksanaan KSST yang lebih efektif untuk mencapai prioritas kepentingan nasional Indonesia.    /Gus aje

Baca juga: Penuhi Syarat Remisi, PK Bapas Nusakambangan Lakukan Asesmen Warga Binaan